Selain Perceraian, Ini Jasa Lain Seorang Pengacara Perceraian

Profesi pengacara perceraian memang sangat dikenal manakala mengurus sebuah perkara perceraian di Pengadilan. Dengan menggunakan jasa pengacara perceraian tentu saja akan sangat membantu keperluan proses perceraian pasangan yang ingin melakukan perceraian di Pengadilan. Peran pengacara perceraian dimulai pada saat sebelum pengacara perceraian tersebut mendapatkan kuasa dari pihak yang ingin bercerai melalui media konsultasi. Saat konsultasi inilah pengacara perceraian akan menggali sedalam-dalamnya informasi terkait masalah yang sedang anda hadapi, memberikan pendapatnya mengenai masalah yang sedang hadapi sampai pada akhirnya saat pengacara perceraian anda memberikan sebuah akta cerai beserta Salinan putusan perceraian yang menandakan anda telah resmi bercerai berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Terlepas peranan pengacara perceraian dalam menangani perceraian diatas, mungkin sudah banyak yang tahu jika selain mengurus perceraian, pengacara perceraian juga memberikan bantuan hukum terhadap masalah lain dalam terkait perkawinan anda, antara lain:

Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan baru diakui sah oleh hukum apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kemudian perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia sangat banyak masalah yang terjadi pada saat persiapan sebuah perkawinan. Untuk calon pasangan mempelai yang memiliki latar belakang dan agama yang sama maka proses perkawinan akan berjalan tanpa suatu hambatan yang berarti. Akan tetapi jika suatu perkawinan akan dilaksanakan oleh pasangan yang mempunyai latar belakang Berbeda warga negara, Berbeda agama dan keyakinan, Tidak mendapatkan restu orang tua, Belum cukup umur dan lain lain. Pengacara perceraian dapat membantu untuk mendapatkan keinginan anda dengan baik dan benar.

Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing di wilayah Republik Indonesia. Persiapan dalam pernikahan campuran ini banyak hal yang harus diurus dan disiapkan. Sebelum melaksanakan perkawinan campuran ini, anda harus mengurus dokumen keimigrasian pasangan anda, dokumen kependudukan pasangan anda dan perizinan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kedutaan negara asal pasangan anda.

Setelah perkawinan dilakukan ada beberapa masalah yang biasanya mengikuti dari perkawinan campuran ini, seperti masalah hak asuh anak, masalah harta benda selama perkawinan, masalah perceraian. Tentu saja penyelesaian masalah dalam perkawinan campuran tidak bisa dianggap sebelah mata. Untuk itu biasanya pasangan perkawinan campuran ini senantiasa melakukan konsultasi dengan pengacara perceraian untuk membahas masalah yang terjadi dalam kehidupan pasangan perkawinan campuran.

Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang mempunyai keyakinan agama yang berbeda satu sama lain. Melakukan sebuah perkawinan campuran di Indonesia sangat sulit dilakukan. Anda harus menjalankan proses pernikahan menurut Agama terlebih dahulu, bukan perkara mudah dalam proses pernikahan beda agama yang dilakukan sesuai ajaran agama. Kemudian jika telah memperoleh surat keterangan atau akta yang menjelaskan anda telah menikah dengan sah menurut ajaran agama, maka proses selanjutnya adalah pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai dengan domisili yang anda miliki. permohonan Pencatatan perkawinan pada perkawinan campuran sangat sering ditolak oleh KCS karena pasangan yang bersangkutan dinilai tidak dapat mencatatkan perkawinan campuran. Biasanya pengacara perceraian diminta oleh pasangan perkawinan campuran untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka menurut peraturan yang berlaku sehingga perkawinan pasangan ini menjadi sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian Perkawinan

Pada awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum adanya suatu pernikahan dari pihak yang membuat perjanjian, akan  tetapi pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi telah membolehkan bagi para pasangan yang telah menikah untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dan perjanjian yang dibuat selama pernikahan berlangsung. Perjanjian pernikahan di Indonesia mengatur beberapa hal, antara lain:

1. pemisahan harta benda selama perkawinan (harta bersama)
2. pemisahan harta benda yang bukan berasal dari sebuah perkawinan (harta bawaan)
3. pengaturan tentang nafkah anak, hak asuh anak dan segala kepentingan anak
4. pengaturan tentang perjanjian dengan pihak ketiga
5. pengaturan syarat-syarat dapat dilakukannya perceraian
6. dan lain lain

Jika dilihat dari sisi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, Indoensia mengenap istiala prenup (prenuptial agreement) yaitu perjanjian yang dilakukan sebelum diadakannya sebuah perkawinan dan portnup (postnuptial agreemen) yaitu perjanjian perkawinan yang dilakukan selama perkawinan berlangsung.

Untuk masalah postnup, perjanjian harus dibuat dengan sangat hati-hati. Untuk pasangan yang telah lama menikah tentu saja membuat postnup jauh lebih sulit dan hati-hati, karena biasanya harta bersama terbentuk dari berbagai masukan masukan terlebih jika ada kaitannya terhadap utang-piutang dengan pihak ketiga. Dalam menghadapi hal tersebut, pasangan yang ingin membuat postnup meminta bantuan dari pengacara perceraian untuk membantu pembuatan pastnup yang baik dan tidak menimbulkan sengketa hukum dikemudian hari.

Pembagian Harta Karena Perceraian (Gono Gini)

Pembagian harta bersama setelah adanya suatu perceraian maka keseluruhan harta yang dimiliki oleh pasangan yang telah bercerai tersebut harus dibagi kepada mantan pasangan sesuai dengan hak yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia permasalahan pembagian gono gini merupakan masalah yang sering terjadi pada pasangan yang telah lama bercerai akan tetapi pembagian gono gininya belum juga jelas. Ada kalanya pasangan yang telah bercerai tidak ikhlas jika harta gono gini nya dibagikan kepada mantan pasangan.

Ada beberapa alasan awal yang menyebabkan pembagian gono gini menjadi masalah, antara lain:

• Salah satu pasangan selingkuh
• Salah satu pasangan tidak menjalankan peranan dalam keluarga dengan baik, missal suami bekerja dan istri mengurus anak atau sebaliknya
• Salah satu pasangan merasa dia paling berjasa dalam mengumpulkan harta bersama

Dalam banyak kasus, pengacara perceraian dimintakan tolong agar pembagian gono gini dapat berjalan dengan baik dan adil. Dalam upaya menyelesaikan masalah pembagian gono gini, pengacara perceraian selalu mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan. Akan tetapi apabila para pihak mantan pasangan tersebut tidak menemukan jalan tengah yang baik, maka pengacara perceraian tak segan-segan untuk mengurus pembagian gono gini di jalur hijau. Dengan meminta bantuan dari Pengadilan yang berwenang, pembagian gono gini diharapkan dapat selesai dengan baik.

Hibah

Hibah adalah persetujuan seorang pemberi (penghibah) sewaktu hidup memberikan sesuatu secara Cuma-Cuma dan tidak dapat diambil kembali dikemudian hari. Hibah hanya dapat diberikan oleh seseorang yang masih hidup.

Terkadang dalam realitas sebenarnya terdapat ahli waris yang menuntut pembatan hibah yang dilakukan oleh orang tua si ahli waris.

Contoh:

A        =       Penghibah

B        =       Penerima Hibah

C        =       Ahli Warsi A

Pada tahun 1994, A menghibahkan sepeda motornya kepada B untuk keperluan berdagang. Pada tahun 1995 C yang seorang pengangguran ingin menggunakan sepeda motor yang dulu telah diberikan kepada B untuk jadi modal pengendara ojek. Kemudian C meminta kepada A untuk menarik kembali motor tersebut.

Waris

Waris adalah berpindahnya harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan merupakan ahli waris. Waris hanya bisa terjadi jika seseorang pemberi waris telah meninggal dunia.

Persoalan waris di Indonesia sangat banyak terjadi yang membuat keretakan hubungan kekerabatan pada keluarga tersebut. Seringkali para ahli waris saling memperebutkan harta warisan tanpa mempedulikan nasehat nasehat pewaris ataupun surat wasiat. Sehingga berkah dalam kehidupan ahli waris tersebut dijauhkan oleh Yang Maha Kuasa.

Hak Asuh anak

Setelah sebuah pasangan dinyatakan resmi bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka berakhir juga hubungan suami istri pasangan tersebut. Kemudian menjadi persoalan adalah tentang hak asuh anak. Bagi pasangan yang bercerai umumnya pengasuhan anak dilakukan oleh pihak ibunya, terutama bagi anak-anak yang belum mencapai usia cukup (mumayiz).

Pada beberapa perceraian dalam dunia artis banyak terjadi hak pengasuhan anak beralih kepada pihak suami, dikarenakan dapat dibuktikan dalam pengadilan oleh pihak suami bahwa pihak istri telah lalai menjalankan kewajiban sebagai istri dan juga sebagai ibu. Sehingga majelis hakim menilai bahwa sang ibu tidak pantas untuk mengasuh anak karena ditakutkan akan menularkan pengaruh  buruk terhadap tingkah laku dan mental sang anak.

Di Indonesia dalam pengasuhan anak akibat perceraian juga harus mengatur waktu besuk sang mantan kepada anaknya. Dakam banyak kasus perceraian yang anaknya di asuh kepada ibunya, sang ayah dihalang-halangi untuk bertemu sang anak. Sampai pada akhirnya sang anak tidak mengenal tentang sosok ayahnya.

Pengacara perceraian sangat sering diminta bantuan soal hak asuh anak akibat adanya perceraian. Mulai dari pendekatan personal, meminta mediasi di Komisi Perlindungan Anak, sampai memperkarakan hak asuh anak di Pengadilan dilakukan oleh pengacara perceraian demi kliennya mendapatkan waktu kebersamaan bersama sang anak.

Inilah beberapa hal mengenai jasa pengacara percerian selain mendampingi sebuah proses perceraian di pengadilan.

bahan bacaan

1. UU Perkawinan
2. Putusan MK terkait postnup

artikel terkait

1. Kisaran Biaya Pengacara Perceraian
2. Mengurus Perceraian Di Luar Negeri

Jika anda mendapatkan manfaat dari artikel ini, tolong untuk memberikan mengikuti dan membagikan website ini melalui tombol yang sudah disiapkan, terima kasih.

Author:

Triadi Surya Iqbal

Untuk Konsultasi dan Pendampingan Hukum silahkan menghubungi kami  di 0813 2464 7968 atau email ke infokhj@kantorhukumjakarta.com