Advokat Kepailitan dan PKPU

Homepage » Advokat Kepailitan dan PKPU
Kantor Hukum Jakarta

Advokat dalam proses Kepailitan dan PKPU

Apakah anda pernah mendengan tentang Advokat dengan spesialisasi Kepailitan dan PKPU? Saat ini di Indonesia baru satu orang Advokat yang dipandang pantas menggenakan sebutan Advokat Kepailitan yaitu Hotman Paris.

Tetapi saat ini bukan membahas tentang Hotman Paris, tetapi membahas tentang Advokat Kepailitan dalam proses Kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Pengertian Kepailitan dan PKPU Pada Umumnya

Kata Pailit mungkin lebih terkenal kalangan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan kata PKPU. Walaupun pengertian merujuk dari asal kata Pailit yang artinya bangkrut, bukan dari pengertian yang didefinisikan oleh undang-undang.

Sedangkan PKPU di Indonesia lebih terkenal dengan sebagai Peraturan KPU karena pembincangan politik selalu hangat untuk diperdebatkan dimanapun.

Kembali ke pembahasan, Kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh harta pihak yang berutang (debitor) melalui putusan pengadilan sebagai jaminan untuk membayar utang kepada kreditor.

Sedangkan PKPU merupakan kepanjangan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bentuknya adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitor di lindungi secara hukum untuk sementara waktu tidak membayar utang kepada Kreditor.

Jadi selama PKPU kreditor tidak boleh menagih debitor seperti biasanya. Tagihan piutang kreditor dapat dilaporkan kepada Pengurus debitor PKPU yang telah ditunjuk oleh pengadilan.

Untuk menjamin berjalannya tujuan dari Kepailitan dan PKPU, dibutuhkan peranan dari Advokat yang memiliki kemampuan dan wawasan serta pengalaman yang baik sehingga hak anda dapat terlindungi.

Peranan Advokat di Indonesia

Kata advokat berasal dari kata yang berarti advocatus yang berarti untuk membela atau mendukung.

secara yuridis berdasarkan UU Advokat, peran advokat sebagai jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Saat ini keberadaan advokat, sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum, semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas masalah hukum.

Selain itu, advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya yang juga berperan sebagai pendampingi, pemberi advise hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas dan atas nama klien.

Advokat dalam UU Kepailitan dan PKPU

Selain dari peranan dari keberadaan advokat secara umum, dalam proses Kepailitan dan PKPU di Indonesia diatur secara jelas dalam UU Kepalitan dan PKPU sebagai berikut:

Peran Advokat Dalam Proses Kepailitan

Peran advokat dalam proses kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.

Mari kita bahas isi dari beberapa dari pasal yang sudah disebutkan diatas:

Pasal 6 UU Kepailitan tentang permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitur atau para kreditur. Sesuai pasal 7 UU Kepailitan, maka permohonan harus diajukan oleh advokat.

Pasal 10 UU Kepailitan tentang sebelum putusan pailit belum diucapkan, diberikan hak kepada Kreditor untuk melakukan permohonan mengenai sita jaminan, penunjuan kurator sementara, pengelolaan usaha debitor dan pengelolaan harta debitor. Sesuai pasal 7 UU Kepailitan, maka permohonan harus diajukan oleh advokat.

Pasal 11 dan 12 UU Kepailitan tentang Upaya Hukum Kasasi, Advokat berperan untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung serta menyampaikan memori kasasi ini pada tanggal permohonan didaftarkan kepada panitera pengadilan. Sesuai pasal 7 UU Kepailitan, maka permohonan harus diajukan oleh advokat.

Pasal 43 UU Kepailitan tentang hak kreditur untuk meminta pembatalan atas hibah yang dilakukan debitur yang mengakibatkan kerugian kreditur. Sesuai pasal 7 UU Kepailitan, maka permohonan harus diajukan oleh advokat.

Itulah beberapa pasal di dalam UU Kepailitan yang mengharuskan pengurusan proses kepailitan dilakukan oleh seorang Advokat.

Peran Advokat dalam PKPU

Diatas sudah disebutkan beberapa pasal mengenai peran advokat dalam proses kepailitan, sekarang kita bahas beberapa pasal yang mengatur peran advokat pada proses PKPU.

Pada pasal 224 UU Kepailitan mengatur bahwa permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

Pada pasal 294 mengatur tentang peran advokat untuk melakukan berbagai permohonan seperti:
1. Usulan tindakan yang dianggap perlu kepada hakim pengawas dari pihak kreditor.
2. Pengakhiran proses PKPU karena debitor dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Upaya Hukum terhadap putusan pengakhiran PKPU
Pencabutan status PKPU debitor.

Permintaan berita acara pemungutan suara dalam rapat
dari penjelasan diatas, anda sudah mengetahui tentang peranan dan fungsi advokat dalam proses Kepailitan dan PKPU.

Tips Mencari Advokat Kepailitan dan PKPU

Maraknya sengketa Kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini, untuk itu kami berikan beberapa tips memilih Advokat Kepailitan yang akan membantu apakah anda sebagai Debitor maupun Kreditor:

1. Memiliki kemampuan yang handal sebagai Advokat Kepailitan

Dalam proses kepailitan dan PKPU kemampuan menjadi modal utama advokat dalam membela hak anda. Banyak sekali peraturan teknis beserta timeline yang berlaku selama proses ini.

Ketidakmampuan mengikuti proses dapat dipastikan hanya akan membuat anda kehilangan hak-hak yang berpotensi anda dapatkan jika anda memahami aturan dan tata cara proses kepailitan dan PKPU.

Advokat pada Kantor Hukum Jakarta memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan dan tata cara proses Kepailitan dan PKPU sehingga perlindungan terhadap hak anda dapat berjalan dengan baik.

2. Berpengalaman Pada Banyak Proses Kepailitan dan PKPU sebagai Advokat

Pengalaman merupakan guru terbaik dalam kehidupan. Ini juga berlaku selama proses kepailitan dan pkpu, seorang advokat yang berpengalaman dapat memberikan arahan dan petunjuk yang baik dalam membantu anda.

Kurangnya pengalaman dan jam terbang advokat akan mengkibatkan kurangnya hasil yang anda inginkan.

3. Informatif Dan Ramah

Menerangkan proses Kepailitan dan PKPU sebagai Lawyer
dalam mengambil sebuah keputusan, sebaiknya diambil dengan pertimbangan yang matang terhadap informasi yang tersedia.

Peran advokat dalam memberikan informasi hukum kepada klien merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan antara advokat selama proses. Terlebih proses Kepailitan dan PKPU dapat berlangsung cukup lama.

4. Dapat dipercaya

Kepercayaan adalah modal utama seorang advokat dalam menjalankan profesinya dan melindungi kepentingan kliennya.

Advokat yang tidak dapat dipercaya hanya akan merugikan anda dan tidak melindungi kepentingan anda. Maka carilah advokat yang memiliki integritas dan professional yang baik.

Advokat pada Kantor Hukum Jakarta telah dibekali dengan pengetahuan dasar dan praktek proses kepailitan dan PKPU melalui pengalaman dalam mendampingi dan mewakili klien dalam puluhan kasus kepailitan dan PKPU.

Dalam mencari dan memilih Advokat yang akan membantu melindungi kepentingan anda pasti membutuhkan waktu dan pertimbangan yang lama.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, anda tidak perlu lagi bingung dan membuang waktu dalam mencari Advokat yang tepat dalam melindungi kepentingan anda dalam proses Kepailitan dan PKPU.

Segera Hubungi Kami

Untuk Membantu anda dalam menyelesaikan masalah utang piutang anda

Anda dapat menghubungi kami melalui email dengan mengisi formulir dibawah ini:

    Untuk pertanyaan dan konsultasi, silahkan isi form dibawah ini

    FAQ

    Pertanyaan yang sering ditanyakan terkait masalah Kepailitan dan PKPU

    Selengkapnya

    Bagaimana cara konsultasi dengan Advokat Kepailitan dan PKPU?

    Untuk melakukan konsultasi dengan kami cukup mudah, cukup klik tombol Whatsaap atau Call yang telah disediakan.
    Form konsultasi juga telah kami sediakan, agar nanti dapat dihubungi oleh tim dari Kantor Hukum Jakarta.

    Apakah konsultasi dikenakan biaya?

    Untuk konsultasi awal tidak dikenakan biaya.

    Tingkat keberhasilan penyelesaian masalah?

    Keberhasilan penyelesaian masalah sangat bergantung pada substansi masalah dan aturan hukum yang berlaku. Kami selalu berusaha maksimal sesuai dengan kaidah dan peraturan dalam menyelesaikan masalah anda.

    Apakah Permohonan Pailit ataupun PKPU harus melalui advokat?

    Dalam UU Kepailitan dan PKPU telah diatur dengan tegas bahwa permohonan pailit ataupun PKPU harus diwakili oleh Advokat.

    Kenapa Klien Memilih Kami

    Substantif

    Menggali permasalahan yang anda hadapi secara detil dan menyeluruh

    Solutif

    Memberikan rencana penyelesaian dan tindak lanjut tindakan selanjutnya

    Efektif

    Rencana dan tindak lanjut penyelesaian disusun dengan mempertimbangkan jangka waktu dan biaya

    Fleksibel

    Konsultasi dan Pendampingan Hukum dilakukan dengan menyesuaikan keadaan dan kebutuhan anda

    Inovatif

    Melayani anda dengan berbagai macam media yang memudahkan anda dalam konsultasi

    Tuntas

    Selalu merencanakan sesuatu hingga tuntas, agar tidak ada resiko dikemudian hari

    Kesan Tentang Kami

    Konsultasi Gratis

    Dapatkan kesempatan untuk konsultasi dengan tim pengacara kami sekarang juga.
    cukup dengan meng-klik tautan yang ada dibawah ini.

    %d blogger menyukai ini: