Fungsi dan Cara Memilih Pengacara Kepailitan dan PKPU

Dalam urusan utang piutang, ada kalanya terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan di mana pihak yang berutang tidak mampu membayar kewajibannya. Agar tidak terjadi pertikaian, disarankan untuk menyewa pengacara kepailitan dan mengajukan gugatan Kepailitan maupun PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Pengertian umum PKPU adalah upaya yang diberikan kepada debitor untuk memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kreditor. sedangkan Kepailitan berarti debitur mempunyai lebih dari satu kreditur, namun debitur tidak lagi mampu membayar utang yang telah jatuh tempo sehingga harus dibayarkan segera.

Fungsi dan Cara Memilih Pengacara Kepailitan

Dalam pengajuan guagatan pailit ataupun PKPU, dibutuhkan pengacara kepailitan terbaik yang menguasai seluk beluk proses Kepailitan dan PKPU di Indonesia guna mendampingi debitur maupun kreditur.

Karena perannya yang penting, maka dalam perkara dan proses Kepailitan dan PKPU perlu memilih pengacara yang mumpuni seperti para pengacara pada Kantor Hukum Jakarta .

1. Fungsi Pengacara Kepailitan

Pengacara kepailitan memiliki fungsi penting, di antaranya:

• Mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak debitur atau kreditur yang ingin mengajukan kepailitan harus melalui pengacara. Namun, hal ini tak berlaku jika kepailitan diajukan oleh kejaksaan, OJK, BI, atau Menteri Keuangan.
• Menunjuk kurator sementara yang akan mengawasi pengelolaan usaha debitur, membayar kreditur, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur.
• Meletakkan sita jaminan atas sebagian atau seluruh kekayaan yang dimiliki debitur. Pengacara dapat melakukan hal ini selama permohonan sita yang diajukan ke Pengadilan Niaga dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan.
• Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengacara kepailitan berperan dalam pengajuan upaya hukum kasasi atas pernyataan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga sebelumnya.
• Pengajuan pembatalan atas hibah yang dilakukan oleh debitur. Pengajuan pembatalan dilakukan ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti bahwa saat melakukan hibah, debitur tahu jika tindakannya akan merugikan kreditur.
• Mengajukan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan atas hak eksekusi.
• Mengajukan pembatalan perdamaian atas kepailitan yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Hal ini dilakukan jika debitur lalai dalam memenuhi perdamaian yang telah disepakati.
• Mengajukan permohonan pernyataan pailit atas orang yang sudah meninggal. Pengajuan bisa dilakukan jika ada bukti utang tidak dibayar lunas semasa hidupnya. Bukti lain yaitu saat meninggal, harta kekayaannya tak cukup untuk membayar utang.
• Membuat permohonan pencabutan PKPU dengan alasan bahwa jumlah harta milik debitur memungkinkan untuk membayar utang pada kreditur.
• Mengajukan kasasi atas pengesahan perdamaian dalam PKPU.

Pengacara kepailitan akan mendampingi dan memandu kliennya melalui berbagai proses yang membingungkan. Oleh karena itu pilihlah pengacara yang tepat agar pengajuan pailit/PKPU berhasil dilakukan.

2. Cara Memilih Pengacara Kepailitan

Saat mencari bantuan pengacara yang akan memantu membantu mengajukan gugatan pailit maupun PKPU atau melindungi kepentingan anda terhadap gugatan maka carilah pengacara yang ahli dalam bidang Kepailitan dan PKPU, yang menetapkan tarif yang wajar, yang memiliki jam terbang tinggi dan nyaman ketika diajak berkomunikasi. Berikut adalah beberapa cara memilih pengacara kepailitan yang bisa dilakukan:

Memiliki pengalaman dan keahlian

Pengacara kepailitan yang baik harus memiliki pengetahuan mendalam tentang bidang hukum ini dan telah berpengalaman. Penting untuk mendapatkan spesialis di bidang ini karena sedikit saja kesalahan bisa mengakibatkan kasus tidak akan diproses.

Tanyakan kepada pengacara mengenai pelatihan atau latar belakang khusus yang telah dipunyai. Pengacara di bidang kepailitan seharusnya memiliki sertifikat resmi yang membuktikan pengetahuannya tentang kepailitan lebih baik daripada pengacara lain.

Tanyakan kepada pengacara tersebut berapa banyak kasus pailit yang telah ditangani. Saat berkonsultasi, perhatikan bahwa pengacara kepailitan yang baik pasti juga akan membahas alternatif mengatasi pailit.

Carilah Pengacara Bidang Kepailitan yang Memiliki Keahlian Lokal

Selain mengetahui undang-undang kepailitan, pengacara yang baik harus memahami undang-undang pengadilan di mana lokasi kasus kepailitan akan diajukan. Mungkin saja terdapat perlakuan yang berbeda di tiap wilayah pengadilan niaga.

Maka, temukan pengacara yang telah berpengalaman di wilayah tempat pengajuan perkara. Pengacara ini akan menggunakan pengetahuannya tentang prosedur dan petugas pengadilan setempat yang dimiliki agar memberikan keuntungan tersendiri untuk Anda.

Menetapkan Biaya Jasa yang Sepadan Dengan Masalah yang ditangani

Mungkin tidak ada nilai yang pasti mengenai jasa pengacara kepailitan.Biasanya biayanya bervariasi dari satu kasus ke kasus lain dan dari satu wilayah ke wilayah lain. Semakin rumit kasusnya, bisa jadi biayanya semakin mahal.

Sebaiknya, tanyakan tentang skema pembayaran saat melakukan konsultasi pertama dan pastikan pembayaran tersebut telah mencakup semua layanan yang dibutuhkan.

Jangan membuat keputusan dalam memilih pengacara hanya berdasarkan harga. Membayar pengacara yang baik sesuai tarif yang ditetapkan justru dapat menghemat uang jika pengacara tersebut berhasil mewakili Anda.

Sebaliknya, pengacara yang mengenakan tarif rendah dapat mengambil jalan pintas yang serampangan dan akhirnya menyebabkan hasil buruk pada masalah Anda.

Hindari Pengacara yang Tidak Fokus

Berhati-hatilah dengan pengacara yang menangani banyak kasus pailit. Banyaknya kasus yang dihadapi mengakibatkan pengacara ini tidak dapat memberikan waktu, fokus, dan perhatian yang layak kepada klien.

Berhati-hati juga mempekerjakan pengacara yang tidak memenuhi syarat. Pengacara ini hanya bisa mengisi membuat gugatan namun tidak mampu menawarkan visi bantuan, nasihat hukum dan membimbing klien melalui proses pailit.

Mampu Berkomunikasi Dengan Nyaman

Sebelum menyewa pengacara, yakinkan apakah sangat nyaman untuk terbuka dan melakukan komunikasi dengannya. Pengacara bekerja untuk memastikan klien mendapatkan kesepakatan terbaik pada kasus yang dihadapi.

Ini melibatkan banyak komunikasi yang sulit dan rentan, dan jika klien tidak merasa nyaman, maka komunikasi terbuka tidak akan terjadi. Akibatnya kasus menjadi makin rumit. Pengacara harus bias membuat lingkungan dan komunikasi yang ramah dengan klien.

Pada akhirnya, temukan pengacara kepailitan yang dirasa nyaman. Carilah seseorang yang akan mendengarkan dan mendapatkan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan masalah untuk memahami situasi dan mewakili Anda.

Dokumen yang Diminta Pengacara

Penting untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pengacara agar bisa memberikan saran terbaik dan mewakili. Walaupun perilaku keuangan setiap orang tidak sama, namun beberapa dokumen dasar biasanya memiliki persamaan.

Contoh dokumen penting yang diminta oleh pengacara bidang kepailitan antara lain adalah:

• Laporan bank.
• Tagihan terbaru dari setiap kreditur.
• Catatan pembayaran terakhir untuk cicilan mobil, properti, real estate, atau pendidikan.
• Tagihan atau faktur pembelian selama satu tahun terakhir.
• Berkas dari pengadilan mengenai penyelesaian sengketa (litigasi) sebelumnya, termasuk keputusan.
• Jika ada, dokumen yang didapat dari pengacara sebelumnya.
• Jika telah bercerai, pengacara akan meminta surat keputusan perceraian, perintah memberi tunjangan untuk anak, dan informasi tentang kewajiban keuangan lainnya.
• Dokumen cek yang dibatalkan atas pengeluaran yang tidak tercatat.
• Surat atau email hasil korespondensi dengan kreditur.
• Polis asuransi.
• SPT pajak selama tiga tahun terakhir.
• Dokumen tentang kendaraan.
• Dokumen sewa atau hipotek.
• Catatan perjanjian.
• Bukti hutang lain, dan sebagainya.

Dimana Mendapatkan Pengacara Kepailitan Terpercaya

Meskipun butuh waktu dan kesabaran untuk menemukan pengacara yang tepat bagi kasus Kepailitan dan PKPU, jangan menyerah lalu mencoba mengatasinya sendiri. Baik debitur maupun kreditur harus menggunakan pengacara berpengalaman seperti Kantor Hukum Jakarta agar dapat menyelesaikan masalah sampai tuntas.

Kantor Hukum Jakarta menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum di berbagai bidang. Semua Advokat telah mengantongi Izin Beracara dari Pengadilan Tinggi. Para Advokat juga dibekali Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Advokat PERADI.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU memiliki hukum material dan hukum formal yang cukup rumit bagi seorang pengacara, dan pastinya terlalu sulit bagi orang kebanyakan untuk bisa melaluinya dengan sukses. Daripada menanganinya sendiri dan belum tentu berhasil, serahkan segalanya pada pengacara.

Menemukan pengacara kepailitan yang tepat memungkinkan menjalani keringanan utang dengan sukses. Debitur dapat fokus memulihkan kredit dan mencapai hidup yang bahagia karena telah bebas utang.

Bagi kreditor menemukan pengacara kepailitan akan memudahkan proses penyelesaian utang piutang serta memberikan rasa kepastian hukum karena menjalankan proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai info lebih lengkapnya.

Email: [email protected]

Kontak telepon / WhatsApp: 0812-1907-4512

Mari selesaikan urusan utang piutang Anda bersama pengacara Kepailitan dan PKPU di Kantor Hukum Jakarta sekarang!

Pengadilan Perkara Kepailitan: Prosedur dan Wilayah Proses Hukum

11 Maret 2023

Istilah kepailitan mungkin masih terdengar awam bagi sejumlah orang, walaupun istilah ini sebenarnya…

Penyebab Terjadinya Perdamaian dalam Kepailitan

8 Maret 2023

Pailit atau kepailitan adalah keadaan ketika seseorang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, dan akti…

Apa Saja Peran Pengacara Dalam PKPU?

4 Maret 2023

Menghadapi proses PKPU dan kepailitan membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Hal ini b…